0811 2899 971

Hubungi ALF, konsultasi gratis (jam kantor)

Search

Pertanyaan Umum Seputar Hukum Kepailitan

Di era globalisasi dan informasi, kebutuhan akan perangkat regulasi bidang perekonomian yang dapat menunjang iklim investasi sangatlah penting.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Ujungnya menyokong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Di antara beragam kebijakan terkait kemudahan berusaha, salah satunya mengenai penyelesaian kepailitan.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang –biasa disebut “UU Kepailitan”– yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 tanggal 18 Oktober 2004.


Pengertian Kepailitan

Bagi masyarakat awam, pertanyaan pertamanya, yakni apa yang dimaksud kepailitan? Pertanyaan ini mungkin muncul saat membaca berita media massa. Diberitakan sebuah perusahaan yang diputuskan pailit.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Jelas, pihak yang terlibat dalam proses kepailitan; kreditur, debitur, debitur pailit, kurator, dan hakim pengawas.

Siapa kreditur dan debitur itu sudah jelas, bukan? Debitur pailit? Nah, yang satu ini mungkin orang awam belum paham benar. Debitur pailit adalah debitur yang dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan.

Sedangkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan guna mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses mengajukan pailit? Siapa yang mengajukan? Jawabannya berdasar Pasal 2 UU Kepailitan:
– Debitur
– Kreditur
– Kejaksaan (apabila menyangkut kepentingan umum)
– Jika debiturnya bank, hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI)
– Apabila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengganti Badan Pengawas Pasar Modal
– Apabila debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN, hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Syarat utama mengajukan permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, sebagai berikut:
– Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur
– Debitur tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan berbunyi: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Debitur yang dipailitkan berdasar putusan pernyataan pailit, yakni kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaan harta pailit –terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Hal ini dijelaskan Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan.

Ketentuan itu tidak berlaku terhadap:
– Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat dimaksud.
– Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
– Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Perlu digarisbawahi di sini bahwa semua perjanjian yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ilustrasi: Menghitung kewajiban para pihak [Foto: hukumkepailitan.com – ABIZARDLAWFIRM.COM]

Apabila telah terjadi perjanjian penyerahan barang dagangan dengan jangka waktu, sementara pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian dimaksud menjadi hapus atas putusan pernyataan pailit.

Lalu, jika pihak lawan dirugikan penghapusan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) UU Kepailitan.

Jangan lupa, akibat ditetapkannya debitur sebagai debitur pailit maka selama kepailitan, ia atau mereka tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin hakim pengawas.

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.


Proses Kepailitan di Pengadilan Niaga

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga –selanjutnya disebut pengadilan– dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam hal wilayah pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, beberapa hal yang harus diketahui debitur dan kreditur, sebagai berikut:
– Permohonan pernyataan pailit diputuskan di pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitur.
– Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
– Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
– Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah NKRI, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia.
– Dalam hal debitor merupakan badan hukum, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Demikian pembahasan ABIZARDLAWFIRM.COM seputar poin-poin utama hukum kepailitan. Aspek-aspek lainnya akan disajikan pada artikel seloanjutnya. []ABIZARDLAWFIRM.COM-RE


Rujukan
: Berbagai sumber


Go to: English Edition


Artikel ini untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Nasihat hukum spesifik, hubungi ALF di ponsel: 0812.9833.6569, e-mail: management@abizardlawfirm.com

No Comments

Leave a Comment